KEBIJAKAN IMPOR GARAM MENCERMINKAN PEMERINTAH TIDAK BERPIHAK KEPADA PETAMBAK GARAM DI INDONESIA

KEBIJAKAN IMPOR GARAM MENCERMINKAN PEMERINTAH TIDAK BERPIHAK KEPADA PETAMBAK GARAM DI INDONESIA

INTERQQ

AGEN POKER Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim meminta, kebijakan impor garam tidak mengorbankan para petambak garam  yang terdapat di setiap daerah yang ada di Indonesia saat ini.

“Impor garam mencerminkan minusnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petambak garam di Indonesia,” katanya melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, di Jakarta, Kamis (15/6).

DEWA POKER Sebab, pengendalian impor komoditas garam tersebut, sudah jelas tertuang dalam UU No 7/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Oleh karena itu, pemerintah harus hadir dalam mengatasi tantangan produksi garam ini. Mengingat, cuaca dan iklim merupakan faktor terpenting dalam memproduksi garam domestik yang terdapat di setiap daerah yang ada di Indonesia saat ini.

JUDI POKER Untuk diketahui, sebelumnya, Dirut PT Garam (Persero), Achmad Boediono telah ditetapkan sebagai tersangka. Acmad diduga telah melakukan tindakan pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton.

Banyak permasalahan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi untuk Keadilan dan Perikanan (Kiara),  Susan Herawati menilai, tindakan tersangka itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan 125 Tahun 2015 tentang Keutuhan Importasi Garam.

POKER ONLINE Menurutnya, dalam regulasi tersebut, jelas tertuang bahwa importir garam industri tersebut dilarang untuk tidak melakukan pemindahtanganan kepada pihak lain.

“Dampaknya sekitar tiga juta petambak garam, baik laki-laki maupun perempuan menjadi semakin sulit bersaing di pasar nasional dan juga semakin terpuruk,” katanya.

POKER88 Padahal, lanjut Susan, substansi permasalahan yang dihadapi oleh para petambak garam itu sangat banyak. Minimnya sarana dan prasarana yang terdapat pada tambak garam saat ini, buruknya akses air bersih dan sanitasi pada tambak garam dan juga minimnya intervensi teknologi berbiaya murah dalam memproduksi serta pengelolaan garam tersebut.

Sehingga, rantai distribusi dan pemasaran garam menjadi harga rendah akibat adanya peran tengkulak di dalamnya.