HAKIM DI INDONESIA MERUSAK HUKUM KARENA TIDAK BERPIHAK PADA KEBENARAN DAN TAKUT DENGAN TEKANAN PUBRIK

HAKIM DI INDONESIA MERUSAK HUKUM KARENA TIDAK BERPIHAK PADA KEBENARAN DAN TAKUT DENGAN TEKANAN PUBRIK

INTERQQ

AGEN POKER Putusan Majelis Hakim atas Basuki Tjahaja Purnama menjadi kemunduran demokrasi Indonesia. Pilar ketiga ketiga demokrasi rusak. Hukum saat ini bukan berpihak pada kebenaran akan tetapi pada tekanan publik. Inilah cerminan dimana Indonesia mulai memasuki asas hukum rimba.

Keadilan terluka, karena hari ini logika hukum tidak menjadi pengambilan putusan, tapi lebih pada tekanan publik, dimana proses hukum akan menghalalkan segala cara, maka kita kembali ke zaman disorder,” kata pengamat komunikasi Romo Benny Susatyo,Diserahkannya hukum pada tekanan publik, menandakan saat ini Indonesia masuk kedalam zaman tidak normal, dimana hukum rimba menjadi pegangan demokrasi.

DEWA POKER Kita masuk ke zaman tidak normal, ya hukumnya rimba, dimana kekuatan massa yang menjadi pegangan. Kalau seperti itu pesannya jelas, pertarungan politik tidak perlu menggunakan ide dan gagasan hanya cukup dengan kekuatan massa,” kata salah satu pendiri Setara Institute ini saat diskusi di Menteng,

Bahayanya, kata Benny, jika ini dibiarkan terjadi maka akan dijadikan elite politik untuk meruntuhkan demokrasi. Dalam situasi seperti itu nantinya demokrasi bukan lagi kemenangan untuk rakyat akan tetapi hanya untuk para elite yang menggunakan isu tersebut.

JUDI POKER Bahaya politisasi dan agama ialah jika bersekutu dengan elite politik dan kapital hitam maka akan meruntuhkan demokrasi kita. Jadi yang menang bukan rakyat tapi kekuatan elite politik yang gunakan SARA itu,Akademisi Arif Susanto membandingkan kasus Ahok dengan Socrates yang dipaksa meminum racun karena tekanan massa. Vonis Ahok serupa dengan apa yang dialami Socrates.

“Menurut saya ini bukan hanya kembali ke zaman Orde Baru tapi justru mundur 4 abad sebelum masehi, dimana kalo kita ingat Socrates dihukum karena dituduh menista agama dan menista raja dan itu terjadi karena raja hadapi tekanan massa,” kata peneliti di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia (PSIK-Indonesia) ini.

POKER ONLINE Sama seperti zaman Socrates, saat ini masyarakat salah paham jika demokrasi ialah hanya soal jumlah. Padahal itu justru merupakan degradasi demokrasi. Demokrasi berubah menjadi mobokrasi.

Seolah-olah tekanan massa menjadi sah karena ini adalah demokrasi. Padahal yang terjadi degradasi demokrasi menjadi mobokrasi. Mobs itu kerumunan, jadi jika anda punya jumlah yang lebih banyak anda menjadi yang paling benar,” kata dosen di Universitas Tarumanegara ini.

Mobokrasi kata Arif tentu sangat mencederai demokrasi. Hal ini karena logika merupakan dasar dari demokrasi dimana permusyawaratan menjadi landasan dari menentukan sikap.

POKER88 Padahal demokrasi itukan basisnya logic. Apa yang disebut permusyawaratan rakyat dalam Pancasila adalah diskusi. Jadi bukannya alih-alih diskusi politik kita saat ini hanya di tentukan oleh jumlah,” kata pria yang mengambil Magister Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada ini.

Politik untuk martabat kemanusiaan

Maka kata Benny, penting saat ini bagi masyarakat untuk mengembalikan lagi politik akal sehat. Dimana masyarakat harus mengembalikan politik untuk martabat kemanusiaan.

“Jadi kita kembalikan lagi politik, harus politik akal sehat, kita harus jujur dimana kembalikan politik kepada kepentingan yang lebih besar yakni untuk martabat kemanusiaan.