 |
| INTERQQ |
AGEN POKER Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai membidik dugaan korupsi di sektor perikanan mengingat banyak perusahaan di sektor ini yang tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).Apa bila nya kita melakukan pencarian tentang hal itu, tentu akan ada korupsi sektor perikanan itu berpotensinya untuk kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam diskusi publik “Merawat Surga Perikanan Bitung” di Jakarta.
DEWA POKER Ditambahkan Laode, kontribusi penerimaan pajak dari sektor perikanan masih sangat kecil yaitu sekitar 0,02 persen. Data umum pemilik kapal sampai Januari 2016, dari 1.836 perusahaan, cuma 1.204 atau 66 persen yang punya NPWP. Jadi 34 persen tidak punya NPWP, lalu uangnya dikemanakan? Where the money goes?kemudai itu daftar perusahaan yang mengelola kapal bekas kapal asing itu ada 53 perusahaan atau 28 persen terindetifikasi tidak punya NPWP, jadi itu realisasinya kenapa sektor laut itu gelap, tapi apakah kami bisa tangkap pelaku sektor korupsi? Sayangnya enggak,” tambah Laode.
JUDI POKER Data yang dimiliki KPK menunjukkan dari sekitar 2.300-an perusahaan kapal di atas 30 GT (gross tonnage atau tonase kotor), 1.441 perusahaan tidak memiliki NPWP. “Jadi mereka bayar apa? Apa kontribusi ekonominya? unsur korupsinya sangat besar tapi untuk membuktikan menjadi korupsi susah karena saya harus tahu kenapa tidak punya NPWP dan saya juga belum bisa saya tangkap kecuali misalnya dari 100 dia hanya bayar 50 dan 50 lainnya diberikan ke pejabat tertentu, itu baru bisa disebut korupsi,” jelas Laode.
POKER ONLINE Laode, ikuti pemerintahan pusat, daerah, kabupaten, hingga aparat keamanan. “Karena itu mari dukung pembenahan sektor kelautan ini, yang dukung bukan cuma pemerintah tapi juga pengusaha karena penegakan hukum itu tujuannya di samping memberi pelajaran ke pelanggar hukum tapi kita juga agar ada kesejahteraan, ini pesan dari anak laut,” ungkap Laode. Ia mendorong para pengusaha sektor kelautan yang dipungut liar oleh aparat segera melapor ke KPK.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar